Desa Sepang

Menindaklanjuti Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2019 lalu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng bersama Yayasan Maha Bhoga Marga mengadakan monitoring hasil pelatihan tersebut kepada desa-desa peserta pelatihan yang telah dimulai secara maraton pada tanggal 22 Juli 2019 dan dijadwalkan selesai pada 30 Agustus mendatang.

Baca Juga : Penanggulangan Kemiskinan Menjadi Pokok Materi dalam Pelatihan Penerapan SID Hari Pertama

Desa Sepang yang merupakan salah satu desa peserta pelatihan mendapatkan kunjungan monitoring, Senin (26/08) siang. Dalam hal ini hadir di Desa Sepang, Komang Ryan Aditya Putra dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng beserta Pipit Purwadi dan I Wayan Juniarta Tunas dari Yayasan MBM yang disambut hangat oleh Plh. Perbekel Sepang I Gede Sugiartawan didampingi Operator SID Pemdes Sepang I Gede Prawira Santosa.

Adapun dalam monitoring kali ini merupakan tindak lanjut dari hasil pelatihan SID tahun 2019 yang mana diantaranya mencakup penerapan SID dalam kaitannya dengan album kemiskinan desa, administrasi kependudukan, surat-menyurat dan menu fitur Layanan Mandiri.

Di Desa Sepang sendiri, beberapa penerapan tersebut telah dilaksanakan yakni dengan telah diperbaharuinya database kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Selain itu, penggunaan modul Kelompok pada SID juga telah sedang dilaksanakan.

Namun demikian untuk fungsi surat-menyurat menggunakan SID masih belum dapat dilaksanakan. Operator SID Sepang menjelaskan bahwasanya masih ditemukan beberapa kendala terkait pengoperasian surat-menyurat tersebut diantaranya mengenai format surat dan unduh surat. Dengan hal tersebut, pihaknya mengharapkan agar wacana untuk menyamakan format surat keterangan pada masing-masing desa di Kabupaten Buleleng yang sempat dibahas pada saat pelatihan dapat segera dikaji untuk kemudian diimplementasikan di desa-desa.

Sistem Informasi Desa sendiri selain sebagai media jurnalisme yang bertujuan untuk media transparansi dan akuntuntabilitas desa dan sebagai alat konvergensi media untuk monitoring/kontrol kebijakan pemerintah lewat berita-berita yang dimuat, juga memiliki fungsi dalam hubungannya dengan pelayanan publik dan pengolahan data. Dengan melihat fungsi tersebut, maka diperlukan pengelolaan SID yang baik serta monitoring dan evaluasi dari SKPD terkait agar nantinya SID dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.