Desa Sepang

Salah satu permasalahan klasik kependudukan yang sering kali terjadi, yakni tidak validnya data kependudukan di desa dengan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang mengakibatkan kesimpangsiuran data kependudukan. Salah satu penyebabnya ialah kurang sadarnya masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukannya. Sebagai contohnya ialah penduduk yang meninggal dunia, apabila keluarga yang bersangkutan belum mengurus akte kematian di Disdukcapil, secara otomatis data tersebut masih tersimpan “hidup”, namun kenyataannya telah meninggal dunia dan telah dihapus dalam data kependudukan di tingkat Banjar Dinas atau Desa. Hal serupa terjadi pula pada peristiwa kelahiran yang membutuhkan akte kelahiran, perkawinan yang membutuhkan akte perkawinan, perceraian, pindah domisili, perubahan identitas dan lain sebagainya.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Desa Sepang melalui para Kelian Banjar Dinas telah akan mensosialisasikan hal tersebut melalui sebuah spanduk yang akan dipasang di tempat strategis di empat Banjar Dinas yang tersebar di Desa Sepang. Spanduk dengan ukuran 1 x 1,5 meter tersebut memuat mengenai tertib kependudukan dan administrasi kependudukan yang semestinya dimiliki oleh masyarakat. Selain melalui spanduk, secara kontinyu juga telah dilakukan sosialisasi secara lisan.

Adapun himbauan tentang tertib kependudukan yakni dengan melaporkan setiap perkembangan penduduk yang terjadi, meliputi kelahiran, kematian, penduduk datang, penduduk pergi atau pindah domisili melalui Ketua Kelompok atau Kelian Banjar Dinas untuk dilanjutkan ke desa. Selain itu, diharapkan juga agar masyarakat secara aktif untuk tertib administrasi kependudukan meliputi kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kependudukan dan perubahan indentitas kependudukan.

Selengkapnya dapat diperhatikan dalam foto dibawah ini !