Desa Sepang

Sebagai salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di tingkat desa yang juga sejalan dengan Nawacita ke-3 Presiden Indonesia yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Pembangunan dimaksud salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang difokuskan di desa-desa dan daerah terluar Indonesia.

Lebih lanjut untuk mewujudkan hal ini, setiap desa telah mendapatkan “kucuran” dana yang cukup besar guna dimanfaatkan se-efektif mungkin dalam hal pembangunan tersebut, diantaranya yang besumber dari APBN yaitu Dana Desa (DD). Selain DD, beberapa sumber dana lainnya yang dapat mendongkrak perkembangan pembangunan desa meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP & BHR), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Kemudian dalam pengalokasiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan desa itu sendiri, sebab setiap desa yang ada memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.

Sebagai contoh adalah Desa Sepang yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Buleleng yang mana salah satu kebutuhannya ialah mengenai pembangunan infrastruktur. Maka itu, sesuai dokumen RPJMDesa yang disusun tahun 2014 lalu, sebagian besar prioritas pembangunan yang direncanakan di Desa Sepang menyasar pada pembangunan di bidang fisik.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, untuk tahun 2018 sendiri sebagian besar pembangunan fisik di Desa Sepang telah tuntas dilaksanakan. Meskipun pada prosesnya terdapat beberapa kendala, namun hal itu tidak berpengaruh besar terhadap progress pembangunan yang dilaksanakan. Salah satu pembangunan infrastruktur yang digenjot adalah pembangunan jalan rabat beton, yang mana telah menuntaskan 3519 meter jalan rabat beton baru disejumlah lokasi yang tersebar di empat Banjar Dinas se-Desa Sepang.

Pada pembangunan rabat beton sendiri, terdapat 11 ruas jalan yang dikerjakan meliputi 9 ruas jalan usaha tani dan 2 ruas jalan lingkungan. Jalan usaha tani dimaksud adalah jalan Banjar Anyar-Langsat Merijeng, Banjar Dinas Belulang (250 meter), jalan Munduk Nangka-Mecatu, Banjar Dinas Kembangrijasa, Sepang dan Belulang (265 meter), jalan Munduk Kapas-Megona, Banjar Dinas Sepang (865 meter), jalan Sepang-Rarangan, Banjar Dinas Sepang (330 meter), jalan Sepang-Agas, Banjar Dinas Sepang (275 meter), jalan menuju SD N 5 Sepang, Banjar Dinas Kembangrijasa (200 meter), jalan menuju Banjar Baru, Banjar Dinas Kembangrijasa (200 meter), jalan Munduk Pandan, Banjar Dinas Kembangrijasa (272 meter), dan jalan menuju Biji, Banjar Dinas Kerobokan (350 meter). Sedangkan jalan lingkungan meliputi jalan melingkar Pura Puseh-Balai Banjar Sepang (123 meter) dan jalan Sepang-Kembangrijasa-Kerobokan (389 meter).

Selain pembangunan jalan rabat beton, sejumlah pembangunan infrastruktur diantaranya pembangunan Jembatan Tukad Lukaa Banjar Dinas Belulang, pembangunan Sarana Air Bersih Kelompok Munduk Kapas Banjar Dinas Sepang, pembangunan senderan dan jalan menuju lapangan futsal, pembangunan perantenan di Pura Dalem Kerobokan, pembangunan Balai Posyandu Dayang Banjar Dinas Belulang serta pembangunan dan pemeliharaan Kantor Desa Sepang.

Disamping itu, pembangunan fisik yang bersumber dari dana BKP juga telah dilaksanakan dengan baik. Ada tiga lokasi pembangunan diantaranya pembangunan semenisasi dan tangga di Tegal Congklok, pembangunan Pemeyosan di Setra Banjar Kerobokan serta pembangunan Bale Lonjokan di Pura Dalem Penataran Bujak.

Sebagai salah satu desa yang berada di kawasan perbukitan dan melihat keadaan infrastruktur yang belum memadai, keberadaan sumber dana yang diterima oleh Desa Sepang nampaknya dapat mendongkrak pembangunan fisik yang menjadi prioritas pembangunan dan telah tertuang dalam dokumen RPJMDesa. Tahun 2018 sendiri, APBDesa telah menggelontorkan lebih dari 1,2 M yang bersasal dari beberapa sumber dana untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan infrastruktur publik yang mumpuni, nantinya diharapkan siklus perekonomian di Indonesia dapat lebih mudah dan lebih efisien, sehingga sangat berdampak terhadap upaya menurunkan angka kemiskinan dimaksud.