Desa Sepang

Proses verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) di Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu mengalami kemacetan. Dari total 494 BDT, baru 345 data atau 69,84 % saja yang telah diperbaharui sampai dengan Senin (18/09) kemarin.

Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran ketidakvalidan data yang semestinya dapat menjadi acuan utama penggolongan masyarakat miskin. Yang mana dari data inilah kemungkinan-kemungkinan penerimaan bantuan sosial diperoleh, misalnya penentuan penerima PKH dan Raskin.

Pada prosesnya, dalam penginfutan data menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial berbasis Next Generation (SIKS-NG) telah direncanakan sedemikian rupa. Dimulai dari Sosialisasi penerapan Aplikasi SIKS-NG yang dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Sosial Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Juni 2018 yang dihadiri oleh Kasi Pelayanan dan Operator Desa se-Kabupaten Buleleng. Namun demikian, untuk Desa Sepang sendiri, data softcopy BDT dan Aplikasi SIKS-NG ini baru bisa diterima pada akhir bulan Juli 2018. Sehingga proses persiapan validasi dan verifikasi BDT baru dimulai pada tanggal 8 Agustus 2018 dengan mengundang Kelian Banjar Dinas serta Ketua-Ketua Kelompok se-Desa Sepang guna mengikuti pelatihan cara pengisian form validasi dan verifikasi dimaksud.

Selanjutnya, para Ketua-Ketua Kelompok dibawah komando Kelian Banjar Dinas inilah yang bertugas mendatangi keluarga yang tercantum didalam list BDT secara door to door guna melakukan validasi dan verifikasi. Namun sayangnya, beberapa kendala yang dialami sehingga prosesnya berjalan cukup lambat.

Beberapa permasalahan diantaranya kurang jelasnya printout prelist BDT yang menyulitkan para petugas verifali untuk melakukan pendataan. Selain itu, musim panen yang sedang terjadi di Desa Sepang sedikit tidaknya berpengaruh dalam proses ini, kerap kali para petugas tidak menemukan keluarga yang bersangkutan dirumahnya karena sedang berada di kebun atau sedang bekerja.

Dengan mengesampingkan permasalahan tersebut, padahal dari jumlah 32 orang Ketua Kelompok yang menangani 494 BDT di 4 Banjar Dinas se-Desa Sepang, hanya rata-rata 15-25 data saja yang perlu dikerjakan per orangnya itupun dengan rentang waktu yang tergolong panjang yakni sekitar satu setengah bulan. Faktanya, masih ada beberapa Ketua Kelompok yang sama sekali belum mengirimkan hasil pendataannya kepada Pemerintah Desa.

Sedangkan agenda dan tenggang waktu yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam batas akhir pengiriman softcopy hasil infut validasi dan verifikasi BDT dalam Aplikasi SIKS-NG ini tinggal beberapa hari saja. Tanggal 30 September 2018 menjadi hari terakhir pengiriman, tentu hal ini merupakan sebuah kesepakatan pada forum rapat tanggal 21 Juni 2018 lalu. Namun sebelumnya, beberapa proses yang harus dilaksanakan adalah Musdes penetapan BDT dan KKS, Musdes ini sendiri baru bisa dilaksanakan apabila proses pendataan oleh petugas verifali dan penginfutan ke dalam aplikasi oleh Operator Desa telah tuntas 100%.

Berkaca pada progress pendataan yang tergolong lambat, nampaknya hal ini menjadi peringatan tersendiri bagi pelaku-pelaku di tingkat desa. Apabila target pencapaian sampai akhir bulan September ini belum juga tuntas, maka kemungkinannya adalah munculnya data tahun-tahun sebelumnya. Kejadian ini sudah menjadi pengalaman yang beberapa kali terjadi di Desa Sepang.

Imbasnya adalah ketidakvalidan data, orang yang meninggal masih tercantum, orang yang pindah masih muncul, orang yang kaya tidak tergantikan, orang yang miskin tidak mampu diusulkan. Itulah beberapa kemungkinan yang akan terjadi, sehingga proses yang semestinya menjadi kesempatan untuk memperbaiki data malah sebaliknya yakni memperburuk data.