Desa Sepang

Guna merencanakan arah kebijakan desa tahun 2019, Badan Permusyawaratan Desa Sepang menyelenggarakan Musyawarah Desa yang bertempat di ruang rapat Kantor Perbekel Sepang hari ini Selasa (10/07).

Musyawarah Desa yang dibuka oleh Ketua BPD Drs. I Putu Sudaratmaja, M.Pd. dihadiri oleh beberapa unsur antara lain Perbekel Sepang bersama Perangkat Desa, LPM Desa Sepang, Pengurus Inti PKK Desa Sepang, Bendesa Pakraman Adat Sepang dan Fungsionaris Adat Sepang, Pendamping Desa, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Desa Sepang, Ketua-Ketua Kelompok se-Desa Sepang dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Sepang. Selain dari pada itu nampak hadir dua orang perwakilan Mahasiswa Undiksha Singaraja yang sedang melakukan KKN di Desa Sepang.

Dalam acara tersebut masing-masing Kelian Banjar Dinas di wilayah Desa Sepang membacakan hasil Musyawarah Dusun (Musdus) yang telah dilaksanakan ditingkat Banjar Dinas. Dari usulan-usulan tersebut didominasi oleh pembangunan fisik baik yang berupa pembangunan atau pemeliharaan jalan usaha tani, jembatan mini, senderan dan pembangunan atau pemeliharaan sarana air bersih. Disamping itu, nampak beberapa Banjar Dinas juga mengusulkan bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan diantaranya perlengkapan Sekaa Angklung, pembinaan kelompok tani, pelatihan pesantian, permohonan bibit kopi dan lainnya. Keberadaan Sekolah Dasar Negeri yang kondisinya kurang baik juga menjadi usulan.

Pendamping Desa Komang Ari Adnyana Adi Putra menegaskan bahwasanya segala usulan yang dicanangkan dari masing-masing Banjar Dinas harus mengacu pada dokumen RPJMDes. Pada prinsipnya menurut pendamping, program yang dicanangkan akan dilaksanakan sesuai agenda yang terstruktur. Disamping itu ia menyebutkan agar adanya skala prioritas yang bersifat urgent yang mesti dilaksanakan. “Misal disuatu Banjar Dinas ada yang agak tertinggal pembangunannya, maka itu dapat diprioritaskan dan Banjar Dinas yang lainnya dapat menerima dengan legowo hal itu. Tapi tetap saja dasarnya ya RPJMDes.” paparnya.

Perbekel Desa Sepang I Putu Agung Mahardika dalam sambutannya mengharapkan agar nantinya tim yang bertugas mengkaji usulan masing-masing Banjar Dinas itu benar-benar dapat bekerja sesuai yang diharapkan. Perbekel menggarisbawahi bahwa segala usulan yang dibawa ke Musdes hendaknya sudah mencapai finalisasi ditingkat banjar atau kelompok. “Jika ada usulan jalan usaha tani misalnya, harus benar-benar tidak ada masalah dibawah, terutamanya mengenai pembebasan lahan harus sudah selesai. Begitu juga tentang air bersih, jika ada lahan masyarakat yang dilalui pipa ya mesti dibebaskan dulu lahannya.” sambung Perbekel. Disamping itu, Perbekel juga menegaskan bahwasanya usulan-usulan yang bukan menjadi kewenangan desa akan diusulkan melalui DU RKP. “Ya, kalau untuk sekolah negeri mesti melalui DU RKP, begitu pula mengenai peningkatan status jalan nanti akan kami usulkan.” pungkasnya.

Dalam Musdes kali ini disepakati Susunan Tim Verifikasi Tahun 2019 yang berjumlah lima orang, tiga diantaranya dari unsur LPM dan dua lainnya dari BPD. Selain Tim Verifikasi, dibentuk juga Tim Penyusun RKP Desa yang berjumlah 11 orang dari unsur Perbekel, Perangkat Desa, LPM, Guru TK dan Wakil Perempuan. Sedangkan untuk Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tahun2019 yang dikomandoi oleh Perbekel bersama Ketua BPD, Perangkat Desa, Unsur LPM dan PKK.

Lebih lengkap mengenai usulan masing-masing Banjar Dinas, klik lampiran dibawah ini !